JBN | Jurnal berita Nasional.Com
PESAWARAN – Ketua Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Kabupaten Pesawaran, Deni Johanis Lukman, menegaskan bahwa keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia merupakan konstruksi ketatanegaraan yang tepat dan relevan dengan dinamika demokrasi saat ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Deni menyikapi penjelasan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, yang menegaskan posisi Polri sebagai institusi negara di bawah Presiden sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
Menurut Deni, desain kelembagaan Polri yang berlaku saat ini tidak hanya memiliki dasar yuridis yang kuat, tetapi juga berfungsi menjaga stabilitas nasional, profesionalisme aparat, serta kesinambungan kebijakan penegakan hukum.
“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 secara tegas menempatkan Polri bertanggung jawab kepada Presiden. Ini bukan semata soal struktur, melainkan upaya menjaga kejelasan rantai komando dan akuntabilitas institusi dalam sistem pemerintahan,” ujar Deni, Minggu (1/2/2026).
Ia menilai, berbagai wacana yang mendorong perubahan posisi Polri perlu dikaji secara komprehensif dan rasional agar tidak menciptakan persoalan struktural baru yang justru berpotensi melemahkan fungsi kepolisian.
“Ketika struktur komando menjadi tidak jelas, yang terdampak bukan hanya institusi, tetapi juga rasa aman masyarakat. Karena itu, stabilitas kelembagaan Polri harus dijaga,” katanya.
Deni menambahkan, di tingkat daerah, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga kondusivitas sosial, mendukung iklim pembangunan, serta memastikan aktivitas masyarakat berjalan secara aman dan tertib.
Ia juga mengapresiasi sikap Kapolri yang secara terbuka memberikan penjelasan di hadapan DPR RI sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi negara.
“Dialog terbuka dengan lembaga legislatif merupakan praktik demokrasi yang sehat dan menjadi bagian dari proses penguatan institusi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Deni mendorong Polri untuk terus memperkuat reformasi internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan semangat Presisi.
Menurutnya, dukungan terhadap posisi kelembagaan Polri harus dibarengi dengan harapan publik yang tinggi terhadap integritas dan kinerja aparat penegak hukum.
“Dukungan bukan berarti meniadakan kritik. Justru kritik konstruktif diperlukan agar Polri terus berbenah dan menjaga kepercayaan publik,” ucapnya.
Sebagai pimpinan organisasi kemasyarakatan, Deni juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan menghormati tatanan kelembagaan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi.
“Polri adalah instrumen negara yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Menjaga kekuatan dan profesionalismenya berarti menjaga kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.
-Rawi-
